Balai Pustaka Menurut Teeuw, Bakti Siregar, Maman S. Mahayana, dan Tesai.

Balai Pustaka Menurut Teeuw, Bakti Siregar, Maman S. Mahayana, dan Tesai.

Bahwa kantor Balai Pustaka itu memenuhi keperluan yang dirasakan tidak perlu dijelaskan; dengan hubungan pembicaraan kita ini, timbullah pertanyaan, apakah arti kantor ini bagi perkembangan kesusastraan Indonesia yang modern? Menurut perasaan saya, pertama sekali ialah bahwa kantor itu memberi kesempatan kemungkinan-kemungkinan kepada orang-orang Indonesia untuk menulis dan untuk dibaca; barang siapa mempunyai kecakapan dapatlah datang ke situ, baik sebagai pegawai tetap, baik pun untuk membawa karangannya yang dituliskan bukan dalam kedudukan sebagai pegawai. Dan karangannya itu tentu akan dibaca dengan perhatian dan akan ditimbang secara jujur, dan, yang sama pentingnya dengan hal itu, ialah bahwa apabil karangan itu diterima untuk diterbitkan, maka pastilah bahwa karangan itu akan disiarkan pula melaui perpustakaan –perpustakaan  serta agen-agen penjualan yang dipunyai BP di mana-mana secara agaknya akan menerbitkan rasa kepengin pada kebanyakan pengarang Eropa. Dengan demikian Balai Pustaka memberikan dorongan untuk kemajuan dan untuk perhubungan antara sastrawan dan masyarakat. (Teeuw, 1952: 120-121)

 

Balai Pustaka bekerja sebagai sebuah badan pelaksana politik etis pemerintah jajahan, pemupuk amtenarisme, atau pegawaiisme yang patuh dan melaksanakan peranan pengimbangan lektur antikolonial  dan nasionalistis.

Yang dimaksud dengan sastra Balai Pustaka adalah hasil-hasil yang mengemukakan konsepsi politik etis pemerintah jajahan pemupuk amtenarisme dan pegawaiisme yang patuh itulah (Siregar, 1964: 33)

 

Melihat berbagai hal yang melatarbelakangi berdirinya  Balai Pustaka, kita memperoleh gambaran bagaimana Balai Pustaka tidak dapat terlepas dari kebijaksanaan pemerintah colonial Belanda. Dalam perkembangan ramai kaum terpelajar bangsa Indonesia yang justru memanfaatkan lembaga itu untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bangsanya. Dalam hal inilah seyogyanya kita melihat secara objektif bawa jasa Balai Pustaka sebelum merdeka sebenarnya justru terletak pada sastrawan dan editor bangsa Indonesia sendiri, dan bukan pada lembaganya. Mereka secara cerdik berhasil memanfaatkan lembaga itu untuk kepentingan diri dan kepentingan bangsa dan negaranya. Sulit dibayangkan bagaimana jadinya jika para pengarang dan editor yang karya-karyanya diterbitkan Balai Pustaka masa itu semuanya bangsa Belanda. (Mahayana, 2005: 409)

Kepedulian pemerintahan Belanda terhadap perkembangan bacaan liar yang disebut sebagai bacaan murahan dalam wujud sastra Cina peranakan itu merupakan kekhawatiran Belanda terhadap kemantapan kedudukannya di Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendirikan suatu taman bacaan resmi dari pemerintah, yaitu Taman Bacaan Rakyat (Volkslektuur) pada tahun 1917 yang pada tahun 1918 berubah namanya menjadi Balai Pustaka. Kehadiran Balai Pustaka dilandasi oleh suatu tekad untuk menghadirkan buku atau bacaan yang memliki mutu yang tinggi yang dapat membangun moral bangsa karena bacaan-bacaan liar, sepertu bacaan liar seperti Cinta peranakan itu dikhawatirkan akan merusak moral bangsa (Tasai, 2002: 9-10)

Semua isi dalam bahasan di atas dikutip dalam buku Pengantar Sejarah Sastra Indonesia yang ditulis oleh Yudiono K.S.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s