Kutipan dan Penjelasan: Islam dan Demokratis

Demokratis dan Islam

Saya mencoba menuliskan beberapa pendapat para ahli dan penjelasan yang ada dalam buku mengenai demokrasi dan Islam. Sebenarnya apa makna dan  hakikat demokrasi? Apakah ada  kesesuaian antara Islam dan demokrasi? Mengapa hal itu diperdebatkan?

Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak saya setelah saya membaca buku dan artikel tentang demokrasi dan Islam. Banyak sekali pendapat mengenai keduanya. Maka dari itu, saya akan memaparkan demokrasi dan Islam yang saya kutip dari buku Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Sebuah buku pendidikan Kewarganegaraan (Civiv Education) Untuk Perguruan Tinggi. Bahasan ini akan merujuk pada pembicaraan mengenai demokrasi dan Islam yang berfokus pada hakikat demokrasi, serta Islam dan demokrasi.

Dalam tatanan kehidupan demokrasi terkandung nilai dan prinsip bagaimana seharusnya seseorang atau kelompok warga negara dan lembaga kenegaraan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam kerangka menjaga kepentingan dan kehidupan bersama secara rasional, toleran, adil, dan damai. Demokrasi menjadi salah satu dari tiga unsur (demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani) yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam rangka mewujudkan Indonesia baru yang demokratis dan berkeadaban.

Demokrasi sering terlontar khususnya setelah lahirnya era reformasi, namun kata ini masih disalah artikan. Sejak lengsernya Orde Baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosa kata umum bagi yang ingin menyatakan pendapat. Dari para petinggi hingga pedagang asongan menggunakan kata tersebut dengan tujuan masing-masing. Demokrasi kini sudah menjadi milik semua orang dengan pemahaman yang berbeda. Seperti halnya agama, demokrasi banyak diungkapakan dalam perbincangan sehari-hari tapi banyak juga yang disalahpahami; padahal prinsip-prinsip moral agama dapat bertemu dengan nilai-nilai demokrasi.

Agama yang seharusnya menjadi penyebar kasih sayang dan sumber keadilan bagi manusia tanpa pandang bulu telah disalahartikan oleh sebagian kelompok dengan sikap dan tindakan anarkis dan sikap merasa pandangan dan perilaku beragamanya paling benar dan sempurna. Jika agama memiliki kecenderungan untuk dimanipulasi dan disalahpahami oleh sebagian orang dan kelompok beragama, demikian pula dengan demokrasi. Ia masih banyak disalahpahami oleh sebagian masyarakat Insonesia. Tidak adanya pendidikan demokrasi di masa lalu menjadi salah satu penyebab fenomena keawaman demokrasi ini.

Ketidakmengertian akan makna demokrasi sebagai tatanan ketertiban, tata aturan, dan hukum, masih banyak dipahami oleh sebagian masyarakat dengan kebebasan untuk bertindak anarkis dan dengan main hakim sendiri. Dengan kata lain, demokrasi masih dimaknai dengan tindakan-tindakan yang jelas-jelas berlawanan dengan demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai demokrasi menjadi sangat penting.

Menurut pakar hukum Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu, diperlukannya pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaualatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Demokrasi secara istilah atau terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

  1. Joseph A. Schmeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atau suara rakyat.
  2. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputuasn pemerintah yang penting  secara langsung atau tudak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
  3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
  4. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
  5. Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Pengertian yang diungkapkan para ahli memang berbeda, namun terdapat titik temu pada beragam pengertian demokrasi tersebut yakni bahwa sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara demokrasi meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik berdemokrasi. Rakyatlah yang memiliki hak dan kewajiban untuk melibatkan diri dalam semua urusan sosial dan politik, termasuk di antaranya dalam menilai kebijkan negara. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Dengan kata lain, sebagai pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: pemerintahan dari rakyat; pemerintahan oleh rakyat; dan pemerintahan untuk rakyat. Tiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi tidak datang tiba-tiba begitu saja. Ia merupakan proses panjang dengan tahapan pembiasaan, pembelajaran dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokratis adalah mutlak dibutuhkan. Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai civility (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat.

Ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma itu adalah:

            Pertama, kesadaran akan pluralisme. Kesadaran akan kemajukan tidak sekadar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Pengakuan akan kenyataan perbedaan barus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya. Sebagai bangsa yang ditakdirkan Allah sebagai bangsa yang majemuk, seluruh warga negara Indonesia seharusnya memandang kemajemukan negeri ini sebagai rahmat Allah Swt. yang harus dipelihara dan dilestarikan. Memaksakan keinginan individu dan kelompok, baik bernuansa agama maupun budaya, pada dasarnya merupakan sikap berlawanan dengan takdir kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, kenyataan alamiah kemajemukan Indonesia dapat dijadikan sebagai modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia, bukan sebaliknya menjadi ancaman bagi eksistensi NKRI dan dasar negara Pancasila.

            Kedua, musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakuakn negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.

Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekanakn bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Proses demokrasi dilakuakn tanpa adanya paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Sejalan dengan norma ini, demokrasi pada akhirnya tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa topangan akhlak terpuji (akhlaqul karimah) warga negara. Akhlak demokrasi salah satunya dapat dibuktikan dengan komitmen warga negara dan negara (pemerintah) untuk tidak menghalalkan segala cara, misalnya dengan kekerasan dan tindakan anarkis, demi mencapai tujuan-tujuan politiknya.

Keempat, norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan semua pihak.

Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pandanagn negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. Sikap dan perilaku ini akan sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka, saling berbagi untuk kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.

Keenam, trial and error (percobaan dan salah). Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

Untuk meminimalkan unsur-unsur negatif demokrasi, partisipasi warga negara mutlak dibutuhkan. Sebagai negara yang minim pengalaman berdemokrasi, Indonesia masih membutuhkan percobaan-percobaan dan “jatuh bangun” dalam berdemokrasi. Kesabaran semua pihak untuk melewati proses-proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia. Namun demikian, demokrasi juga membutuhkan ketegasan dan dukungan pemerintah sebagai alat negara yang memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan demokrasi. Misalnya, pemerintah harus tegas untuk menindak individu atau kelomok dan organisasi politik yang melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketetiban umum dengan dalih kebebasan berekpresi dan demokrasi. Keberlangsungan ketertiban umum harus didahulukan dari pada membiarkan kebebasan berekspresi yang pada akhirnya akan merusak masa depan demokrasi itu sendiri. Hal ini karena sekalipun demokrasi membolehkan kebebasan, demokrasi lebih mengutamakan keberlangsungan ketertiban dan kemaslahatan umum. Dengan kata lain, demokrasi membutuhkan ketegasan negara untuk bertindak tegas terhadap anasir-anasir berkedok kebebasan yang mengancam ketertiban umum.

Bersandar pada prinsip Islamisasi kalangan ulama Islam telah melakukan elaborasi terhadap konsep-konsep Barat tersebut untuk mendasari argument-argumen mereka tentang model-model pemerintahan yang demokratis, masyarakat yang majemuk, dan jaminan atas HAM. Konsep-konsep tersebut selanjutnya dielaborasikan oleh pemikir muslim klasik dan abad pertengahan kedalam istilah-istilah politik Islam seperti shura (musyaearah), ijma (konsensus), ahl al-Dhimma (hak minoritas). Konsep-konsep Islam klasik dan abad pertengahan ini kemudian diaktualisasikan kembali oleh para pemikir Muslim modern dengan istilah demokrasi yang merupakan diskursus tentang doktrin shura yang bersandar pada kebebasan memilih (ikhtiyar) manusia, kontrak antara penguasa dan rakyat melalui janji kesetiaan (bay’at), dan konsensus masyarakat (ijma’). Konsep-konsep dasar politik Islam inilah, menurut Mousalli, merupakan metode-metode teoritis yang harus dijalankan dalam praksis politik Islam.

Secara garis besar wacana Islam dan Demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pemikiran: Pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik yang mandiri. Hubungan keduanya bersifat saling menguntungkan secara eksklusif. Islam dipandang sebagai sistem poliik alternatif terhadap demokrasi. Dengan demikian Islam dan demokrasi adalah dua hal berbeda, karena itu demokrasi sebagai konsep Barat tidak tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi. Sementara Islam sebagai agama yang kaffah (sempurna) tidak saja mengatur persoalan keimanan (aqidah) dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Pandangan ini didukung oleh kalangan cendekiawan muslim seperti Sayyid Qutb, Syekh Fadhallah Nuri, Thabathabai, al-Sya’rawi dan Ali Benhadj, Syekh Muhammad Mutawalli al-Sha’rawi.

Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat. Kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Tetapi mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Sebaliknya Islam merupakan sistem politik demokratis kalau demokrasi didefinisikan secara substantif, yakni kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat ini. Dengan demikian dalam pendanagn kelompok ini, demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Di antara tokoh dari kelompok ini adalah Al-Maududi, Rasyid Al-Ghananoushi, Abdul Fattah Morou dan Taufiq Asy-Syawi. Di Indonesia diwakili oleh Moh. Natsir dan Jajaluddin Rahmat.

Ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip syura (musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep ijtihad dan ijma (consensus). Seperti dinyatakan oleh pakar ilmu politik R. William Liddle dan Saeful Mujani, di Indonesia pandangan yang ketiga tampaknya yang lebih dominan karena demokrasi sudah menjadi bagian integral sistem pemerintahan Indonesia dan negara-negara muslim lainnya. Di antara tokoh Muslim yang mendukung pandangan ini adalah: Fahmi Huwaidi, Al-Aqqad, M. Husain Haekal, Zakaria Abdul Mun’im, Ibrahim, Hamid Enayat, Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Di Indonesia diwakili oleh Nurcholish Madjid, Amin Rais, Munawir Syadzali, Ahmad Syafi’I Ma’arif, dan Abdurrahman Wahid.

Penerimaan negara-negara muslim (dunia Islam) terhadap demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok ketiga, tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di negara muslim secara otomatis dan cepat. Bahkan yang terjadi adalah kebalikannya dimana negara-negara muslim justru merupakan negara yang tertinggal dalam berdemokrasi, sementara kehadiran rezim otoriter disejumlah negara muslim menjadi trend yang dominan.

Dalam konteks Indonesia, nampaknya kesabaran dan kesungguhan yang diharapkan kedua pakar Islam tersebut semestinya dihayati oleh umat Islam, khususnya kalangan pemimpin mereka. Kesungguhan dan kesabaran dari kalangan pemimpin Muslim Indonesia untuk membangun demokrasi di negeri ini dapat diuji melalui kesungguhan mereka untuk tidak menggunakan otoritas keagamaan yang mereka miliki untuk kepentingan sesaat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan agama. Sementara kesabaran mereka selayaknya diaktualisasikan dengan cara bersabar untuk menjadi figur teladan bagi pengikutnya dalam bersikap dan bertindak demokratis.

Untuk mengetahui demokrasi dan Islam saya anjurkan pembaca membaca lebih dalam mengenai demokrasi. Bacalah buku Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, penyunting A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, pengantar: Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. Serta memahami pendapat-pendapat umat Muslim di dunia mengenai Barat, demokrasi, dan Islam, pembaca saya sarankan membaca buku Saatnya Muslim Bicara: Opini Umat Muslim tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM, dan Isu-Isu Kontemporer Lainnya (Hasil Survei Gallup World Poll mencakup 1,3 miliar Muslim di Seluruh Dunia). Oleh John L. Esposito & Dalia Mogahed.

Dari penjelasan di atas, saya hanya bisa berkalimat, “Ambil yang baik buang yang buruk dan ciptakan yang baru”. -Kaizen-

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s